Surabaya,http://kabarhits. id
Pusat Kajian Hukum Islam (CENTRIS) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Seminar Internasional bertajuk “Sharia Justice Forum: International Seminar on Islamic Law”, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Fakultas Hukum Unesa ini membedah arah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di antara jalur pengadilan (litigasi) dan arbitrase (non-litigasi).
Mengangkat tema “Where Do Sharia Economic Disputes End Up? Weighing Litigation and Non-Litigation Approaches”, forum ini menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda guna memetakan ekosistem hukum ekonomi syariah secara komprehensif.
Tiga Perspektif Utama
Perspektif peradilan atau jalur litigasi dipaparkan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Drs. Mufi Baihaqi, M.H.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya kepastian hukum serta keadilan dalam penanganan perkara ekonomi syariah, mulai dari kewenangan absolut PA, hukum acara, hingga tantangan dalam proses eksekusi putusan.
Sementara itu, sudut pandang penyelesaian sengketa non-litigasi diwakili oleh Hakim Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) MUI Jawa Timur, Anandyo Susetyo, S.H., M.H.
Pria yang akrab disapa Anton ini hadir mewakili Ketua BASYARNAS MUI Jatim, Drs. H. R. Soeharyanto.
Anton menyoroti krusialnya klausul penyelesaian sengketa di dalam sebuah akad.
Menurutnya, kesepakatan para pihak sejak awal menjadi kunci utama yang menentukan ke mana sengketa akan dibawa jika terjadi wanprestasi atau pembiayaan bermasalah.
Ia juga mengulas kekuatan putusan arbitrase serta mekanisme pelaksanaannya yang bersinggungan dengan lembaga peradilan.
Melengkapi kedua praktisi tersebut, Kandidat Ph.D., Qoriatul Hasaanah, membawakan perspektif akademis.
Ia mengulas dinamika pemikiran hukum Islam, prinsip dasar ekonomi syariah, serta relevansi penyelesaian sengketa dalam konteks perkembangan global.
Menimbang Pilihan Forum Penyelesaian
Dalam diskusi terungkap bahwa pemilihan forum penyelesaian sengketa sangat bergantung pada akad yang disepakati para pihak. Secara regulasi, kewenangan Pengadilan Agama berpijak pada UU Nomor 3 Tahun 2006, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta PERMA Nomor 14 Tahun 2016.
Di sisi lain, jalur arbitrase syariah memiliki payung hukum kuat melalui UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Melalui forum internasional ini, peserta diajak memahami bahwa jalur litigasi dan non-litigasi bukanlah dua mekanisme yang saling bertentangan.
Sebaliknya, keduanya merupakan opsi strategis yang harus dipilih berdasarkan karakter akad, jenis konflik, kebutuhan para pihak, serta efektivitas eksekusi putusan di kemudian hari.
