
Surabaya,http://kabarhits id
Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka berinisial CA beserta barang bukti (Tahap 2) dari penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur, Senin (16/11).
Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto menjelaskan, pelimpahan di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara mantan Direktur Utama KBS itu dinyatakan lengkap.
Guna mempermudah proses persidangan, jaksa langsung melakukan penahanan lanjutan terhadap CA selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
“Sambil menunggu proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan,” terang Yogi dalam siaran persnya.
Selain tersangka, jaksa turut menerima sejumlah barang bukti hasil penyidikan. Rinciannya meliputi delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon genggam, uang tunai, serta aset tanah dan bangunan.
Dalam konstruksi perkara ini, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum pada kurun waktu tahun anggaran 2016 hingga 2024 yang merugikan Pemerintah Kota Surabaya sekitar Rp 10 miliar.
8Tersangka diduga memerintahkan saksi S selaku Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas dan membuat pertanggungjawaban administrasi fiktif.
Dana tersebut dilaporkan seolah-olah dipakai untuk kebutuhan operasional perusahaan, seperti pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang KBS.
Faktanya, uang kas perusahaan daerah tersebut justru mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka.
Atas perbuatannya, penuntut umum menjerat CA dengan dakwaan berlapis. Pada dakwaan kesatu, tersangka dikenakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menyangkakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP..* rjt












