Surabaya,http://kabarhits.id
Sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.
Di HUT Bhayangkara ke 79 , Pengacara Kondang Moch.Kholis, S.H., M.H, mengatakan ,
Kurangnya komunikasi efektif, perbedaan tujuan, dan keterbatasan sumber daya menjadi beberapa kendala utama yang menghambat terciptanya sinergi optimal.
Hal ini berdampak pada kasus yang tak terselesaikan, proses hukum yang lambat, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
“Ketidakoptimalan sinergi ini sangat memprihatinkan,” ujar Moch.Kholis, S.H., MH, seorang pengacara senior di Surabaya, dalam wawancara eksklusif.
“Perbedaan tujuan antara polisi yang mengejar penegakan hukum dan advokat yang membela kliennya seringkali menimbulkan gesekan. Komunikasi yang buruk semakin memperparah keadaan. Kita perlu membangun jembatan, bukan tembok, antara kedua institusi ini.”
Beberapa solusi telah diajukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain peningkatan komunikasi melalui pertemuan rutin dan pelatihan bersama, pembangunan kerja sama yang lebih erat, serta peningkatan sumber daya.
Pembentukan tim gabungan untuk menangani kasus kompleks, pertukaran informasi, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi juga dinilai penting.
Namun, tantangannya tidak berhenti di situ. Kurangnya kepercayaan antara Polri dan advokat, serta perbedaan proses dan prosedur, juga menjadi penghambat.
Untuk itu, membangun kepercayaan, menyelaraskan proses dan prosedur, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penegakan hukum menjadi krusial.
Strategi untuk meningkatkan sinergi meliputi: membangun komunikasi efektif, mengembangkan proses dan prosedur yang seragam, meningkatkan kerja sama, mengembangkan sistem informasi terintegrasi, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dengan sinergi yang lebih baik, diharapkan penegakan hukum di Indonesia akan menjadi lebih efektif dan efisien, keadilan dan kepastian hukum terwujud, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum meningkat. Langkah konkret dan komitmen dari semua pihak, baik Polri maupun advokat, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan mulia ini.*ust
