Surabaya,http://kabarhits.id
Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang perkara pidana pemalsuan surat dengan terdakwa Notaris Dadang K., S.H. Sidang yang berlangsung pada Selasa ini menghadirkan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Dwi Harianto, S.H., mantan manajer cabang Perumnas Cabang VI Surabaya.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syaifudin Zuhri, S.H., M.Hum., berfokus pada pemeriksaan saksi terkait surat rekomendasi serah terima lahan yang menjadi pokok perkara. Dalam kesaksiannya, Dwi Harianto mengungkapkan bahwa Perumnas pernah menyerahkan lahan di Manukan Kulon kepada H.
Sattar Majid melalui mekanisme pembelian tanah dengan ganti rugi. Ia juga menyebut bahwa selain H. Sattar Majid, terdapat pihak lain yang mengajukan surat rekomendasi, yakni Dr. Ir. Mahfud, yang mewakili Yayasan Pendidikan Dorowati.
JPU Deddy Arisandi, S.H., kemudian menanyakan apakah saksi mengetahui adanya Surat Rekomendasi Serah Terima Lahan dari Perumnas kepada yayasan tersebut. Saksi menjelaskan bahwa rekomendasi itu berkaitan dengan kewajiban pembeli untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana lahan tersebut digunakan oleh yayasan.
Di sisi lain, Kuasa Hukum terdakwa, Budiyanto, S.H., mempertanyakan kepada saksi mengenai Surat Keputusan Direksi nomor: DIR.4/0050/KPTS/22/282 yang dikeluarkan pada 20 Januari 1982. Surat itu menyatakan bahwa Perumnas memberikan hak penggunaan tanah kepada Yayasan Pendidikan Dorowati untuk pembangunan sekolah. Awalnya, saksi mengaku lupa akan isi surat tersebut, namun setelah ditunjukkan bukti di hadapan Majelis Hakim, JPU, dan kuasa hukum, saksi akhirnya mengingat dan membenarkan bahwa lahan tersebut memang diserahkan kepada yayasan.
Kuasa hukum terdakwa juga menyinggung tiga surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Perumnas pada 21 Agustus 2007, 29 Februari 2012, dan 3 Agustus 2016, yang masing-masing diberikan kepada Abdullah Sattar Majid, Prof. Dr. Mahfud, D.E.A., dan Yayasan Pendidikan Dorowati. Awalnya, saksi ragu dengan keabsahan surat-surat tersebut, namun setelah diperlihatkan bukti, ia akhirnya mengakui bahwa rekomendasi tersebut memang pernah diterbitkan oleh Perumnas untuk pengurusan SHGB.
Kuasa hukum terdakwa kemudian bertanya kepada saksi, “Apakah saudara saksi pernah mediasi atau mendengar dengan atau dari jamaah Yayasan Pendidikan Dorowati bahwa harta kekayaan yayasan tidak bisa diwariskan ke ahli waris pengurus?” Saksi menjawab, “Tidak pernah mediasi dan mendengar tentang waris yayasan, namun pernah berdiskusi dengan jamaah yang salah satu anggotanya yang saksi ingat bernama H. Cholik.”
Menjelang akhir sidang, Ketua Majelis Hakim Syaifudin Zuhri mempertanyakan relevansi kesaksian tersebut dengan perkara yang menjerat Notaris Dadang K., S.H. Untuk memberikan klarifikasi, JPU, kuasa hukum terdakwa, dan saksi bersama-sama menunjukkan bukti Akta Perubahan No. 64 tertanggal 29 Februari 2012 yang berkaitan dengan rekomendasi pengurusan SHGB untuk Yayasan Pendidikan Dorowati.
Sidang ini menjadi salah satu tahap penting dalam mengungkap apakah dugaan pemalsuan surat yang melibatkan Notaris Dadang K., S.H. Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan.*rjt