Penolakan Proyek Reklamasi Seluas 1084 Hektar Di Surabaya

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Surabaya,http://kabarhits.id

Seruan tolak reklamasi digelorakan ratusan warga saat PT Granting Jaya selaku operasional proyek nasional reklamasi Surabaya Water Frontline, menggelar acara sosialisasi analisis dampak lingkungan di sentra wisata kuliner di kawasan jalan Keputih Surabaya selasa siang.

 

Warga dengan tegas menolak reklamasi yang rencananya akan dibangun di lahan seluas 1084 hektar di wilayah pesisir pantai Surabaya jawa Timur.

Indi Nuroini selaku ketua LPMK keputih menegaskan, dari 1084 hektar mega proyek reklamasi yang rencananya akan dibangun oleh PT. Granting Jaya, sebagian besar ada di wilayah Keputih yakni sekitar 600 hektar.

 

Menang di wilayah Keputih tidak terdapat banyak nelayan namun,di kawasan tersebut masih banyak ratusan tambak yang luasnya ratusan hektar di mana tambak ini menggantungkan hidup dari air laut.

Ketika Reklamasi sudah dilakukan sudah bisa dipastikan ratusan hektar tambak milik warga akan mati dan ribuan orang akan kehilangan mata pencaharian.

 

Sementara Menurut Iwan Setiawan selaku ketua Tim Amdal dari PT Widya Cipta Buana yang di kontrak oleh PT Granting Jaya untuk melakukan analisis dampak lingkungan terkait proyek reklamasi tersebut mengaku,meski mendapat banyak penolakan keluarga, hal tersebut tidak menjadi penghalang baginya untuk membuat rekomendasi.

pasalnya dalam tahap sosialisasi amdal, pihaknya hanya menjaring saran dan kritik dari masyarakat warga terdampak dan mencari titik tengah terkait analisis dampak lingkungan yang disebabkan oleh proyek nasional tersebut.

 

Seperti diketahui Proyek Reklamasi Surabaya Waterfront Land ini merupakan proyek strategis nasional,yang dilakukan dengan tujuan untuk memperluas area pantai dan mengembangkan infrastruktur seperti kawasan bisnis,perumahan,dan fasilitas publik di sepanjang pesisir pantai surabaya. namun karena dikhawatirkan akan berdampak negatif secara sosial terhadap masyarakat pesisir, Mega proyek reklamasi ini mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan termasuk warga terdampak.* yyk

Berita Terkait

Scroll to Top